Pengamat: Netizen Jangan Hubungkan Semua Hal dengan Politik

Jakarta – Sebuah cuitan Achmad Zaky, CEO dan founder Bukalapak, memicu reaksi sengit di kalangan netizen — pro maupun kontra. Ada yang menyarankan agar netizen jangan mudah baper atau menghubungkan semua hal dengan politik.

Pendapat itu dilontarkan oleh pengamat Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, terkait sempat ramainya #uninstallbukalapak vs #DukungBukalapak di medsos sampai jadi trending topic di Twitter.


Beradunya netizen diakibatkan sebuah cuitan dari Zaky mengenai alokasi anggaran negara untuk riset dan pengembangan di Indonesia, yang juga memunculkan “presiden baru”.

Di tengah panasnya tensi menjelang Pilpres 2019, yang memunculkan persaingan kedua kubu capres-cawapres, cuitan bos Bukalapak itu pun terus menggelinding panas.

Heru menduga, kalimat “presiden baru” memang menjadi pemicu utama derasnya reaksi netizen. Padahal, menurutnya, cuitan itu bisa saja disikapi dengan lebih positif karena anggaran riset dan pengembangan di Indonesia memang perlu ditambah di masa depan terlepas dari orientasi politik tertentu.

“Mungkin karena ada kalimat ‘presiden baru’ langsung ada reaksi. Tapi harusnya memang siapapun presidennya anggaran R&D harus lebih ditingkatkan,” kata Heru, Jumat (15/2/2019).

“Netizen janganlah pada baper atau semua hal dihubungkan dengan situasi politik. Kecuali yang disampaikan itu salah, benar-benar hoax atau menyinggung SARA. Kalau hoax dan ada ujaran kebencian berbau SARA, biarkan aparat hukum menilai,” ungkap Heru.

Pun demikian, Heru juga menegaskan bahwa situasi yang dihadapi Achmad Zaky ini menjadi pengingat agar pengusaha lebih bijak dalam sikap dan kata-kata. Selain itu, ia juga berharap agar setelah ingar-bingar politik di Pilpres 2019 tuntas, masyarakat bisa kembali melihat segala sesuatu dengan kepala dingin dan tak cepat terbakar emosi.

“Semoga setelah 17 April kita kembali menjadi warga Indonesia yang ramah, bukan marah-marah. Masyarakat yang sabar dan menggunakan akal pikiran, bukan justru kehilangan akal,” kata mantan anggota BRTI ini.

(agt/krs)